Jakarta, 11 Agustus 2025 – Isu royalti musik kembali mencuri perhatian publik setelah dua kejadian besar berlangsung hampir bersamaan. Pertama, penyelesaian sengketa antara Mie Gacoan di Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dengan nilai damai Rp2,2 miliar. Kedua, viralnya foto struk restoran yang memuat biaya “Royalti Musik/Lagu” sebesar Rp29.140 di media sosial.
Kasus Mie Gacoan bermula dari laporan SELMI yang menuding jaringan kuliner tersebut memutar musik di gerai untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti. Tuduhan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK resmi. Perhitungan SELMI mencakup jumlah gerai, kapasitas kursi, dan periode pemutaran musik sejak 2022.
Negosiasi antara kedua pihak berlangsung hingga awal Agustus 2025. Pada 8 Agustus, kesepakatan damai dicapai di Bali dan ditandatangani di hadapan Menteri Hukum dan HAM. Nilai Rp2,2 miliar yang dibayarkan Mie Gacoan mencakup izin pemutaran musik di seluruh gerai hingga akhir Desember 2025. Kesepakatan ini menjadi contoh nyata penegakan aturan royalti di sektor kuliner, yang sebelumnya jarang mendapat sorotan.
Tak lama setelah itu, publik kembali dihebohkan oleh foto struk restoran yang mencantumkan biaya royalti Rp29.140. Foto ini menyebar cepat di media sosial dan memicu perdebatan. Ada yang menganggapnya sebagai langkah transparansi dari pihak restoran, namun banyak pula yang menilai praktik ini tidak pantas karena membebankan biaya langsung kepada pelanggan.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menanggapi cepat isu ini. PHRI menegaskan bahwa pencantuman biaya royalti secara terpisah di struk bukanlah kebiasaan di industri restoran. Sesuai aturan, kewajiban membayar royalti ada pada pengelola usaha dan biasanya sudah termasuk dalam harga menu. Foto yang beredar dinilai bisa saja merupakan kasus khusus atau bahkan hasil editan.
Secara hukum, tarif royalti ditentukan berdasarkan kapasitas tempat, jumlah kursi, dan durasi pemutaran musik. Pembayaran disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK resmi seperti SELMI. Pelanggan tidak memiliki kewajiban membayar royalti secara langsung, karena biaya tersebut merupakan bagian dari operasional usaha.
Kontroversi ini menyoroti perlunya edukasi publik dan pelaku usaha tentang kewajiban royalti. Beberapa musisi senior mengkritik kurangnya transparansi dan distribusi dana royalti, yang bisa memicu ketidakpercayaan. Di sisi lain, kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan hak cipta mulai meningkat.
Dampak di lapangan pun mulai terlihat. Ada restoran yang memilih mengurangi pemutaran musik untuk menghindari biaya tambahan, sementara lainnya memastikan kepatuhan agar terhindar dari sengketa. Kasus Mie Gacoan dan viralnya struk restoran menjadi pengingat bahwa musik di ruang publik memiliki nilai ekonomi dan perlindungan hukum yang jelas, sehingga komunikasi yang tepat dan penerapan yang bijak menjadi kunci agar tidak menimbulkan polemik baru.